Terkait PKH, Kemensos Seolah-olah Pelihara Orang Miskin

- Minggu, 24 April 2022 | 10:59 WIB
Ilustrasi. Kartu peserta PKH untuk keluarga miskin (Hallosultra/Dok.Istimewa)
Ilustrasi. Kartu peserta PKH untuk keluarga miskin (Hallosultra/Dok.Istimewa)

HALLO SULTRA - Graduasi Sejahtera Mandiri merupakan berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat yang dikategorikan mampu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang ingin mengajak pemerintah, terutama Kementerian Sosial untuk menjadikan Kemensos agar tidak dipandang seolah-olah memelihara orang miskin, karena pada dasarnya semua orang ingin hidup sejahtera.

“Kita berharap adanya graduasi. Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) ada peningkatan dalam kondisi sosial ekonomi, dalam hitungan jika kita bisa menghemat dan ditargetkan dalam satu periode sabanyak satu juta warga maka akan menghemat anggaran sebesar Rp5 triliun,” harap Marwan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI bersama Wali Kota Batam menyalurkan bantuan sosial dari Kemensos untuk penerima PKH di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Baca Juga: Horoskop Cinta Minggu 24 April 2022: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Perbedaan Membuat Lebih Dekat

Marwan menilai, Kota Batam merupakan kota impian masyarakat Indonesia dari berbagai tempat karena memang menjanjikan kesejahteraan. Maka pihaknya mendorong di antara penerima PKH di Batam agar ada peningkatan menjadi pengusaha produk rumahan seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan modal lewat Himpinan Bank Milik Negara atau Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN).

"Catatan Kemensos, masih ada 19.000 ribu PKH yang ada di Kota Batam. Kita ketemu penerima PKH, mereka bertekad keluar dari PKH tahun depan. Mereka bilang untuk pengajuan modal Rp10 juta sampai Rp20 juta sulit, ini yang akan kita terobos mempertemukan antara Himbara agar ada sentuhan modal bantuan mikro. Dan tugas pendamping harus menemukan orang-orang yang memiliki talenta, ada bibit-bibit kemampuan untuk usaha dengan baik. Itulah rencana kita yang akan kita coba dari Komisi VII DPR RI,” jelas Marwan.

Pada saat penyaluran bantuan sosial berlangsung, politisi PKB itu menegaskan, agar para pendamping tidak hanya mengawasi dan menyalurkan bantuan, tetapi kejar hak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan, kurangnya sasaran berakibat pihak lain yang sudah tidak layak tetapi masih menerima PKH.

 Baca Juga: Horoskop Cinta Minggu 24 April 2022: Leo, Virgo, Libra, Scorpio Beri Sentuhan Ringan

“Tentu yang tahu siapa mereka adalah pendamping karena mereka selalu berhadapan pada saat penyaluran. Kita sekarang minta kepada Pusdatin mengenai informasi kependudukan, data terpadu kesejahteraan sosial harus segera diperbaiki, berjenjang mulai dari kelurahan sampai ke pusdatin di Kemensos kalau datanya tidak baik, pembangunan kita tidak valid dan uangnya akan menjadi tidak tepat sasaran dan sia-sia,” tegas Marwan. ***

Editor: Rustam Hallo Sultra

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Terbitkan Keppres Cuti Bersama bagi ASN

Kamis, 28 April 2022 | 06:29 WIB
X