Kemendagri Moratorium Penggantian Pejabat Kepala Dinas Dukcapil Hingga 31 Desember 2022

- Sabtu, 23 April 2022 | 17:40 WIB
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh ( Hallosultra/Dok.Kemendagri)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh ( Hallosultra/Dok.Kemendagri)

HALLO SULTRA - Saat ini Dukcapil Kemendagri dengan jajarannya sampai di daerah sedang sangat padat kegiatan untuk mengawal berbagai program strategis nasional bidang adminduk.

Untuk itu, Mendagri, Tito Karnavian menandatangani surat moratorium (penundaan) penggantian/mutasi Pejabat Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan moratorium ini bertujuan agar tidak mengganggu pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan mensukseskan program strategis nasional bidang Adminduk.

Dukcapil Kemendagri saat ini sedang berkonsentrasi melaksanakan agenda nasional bidang adminduk melalui program-program strategis,” jelas Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil saat dimintai keterangan di Kantor Dukcapil Pasar Minggu KM. 19.

Baca Juga: Mendagri Terbitkan Surat Edaran Aturan Halalbihalal Idul Fitri

Zudan pun menambahkan apabila dilakukan penggantian kepala dinas (kadis) baru, maka memerlukan waktu lagi untuk kadis tersebut melakukan penyesuaian dalam melaksanakan tugas.

Adapun 7 program strategis Ditjen Dukcapil Kemendagri yaitu:
1. Perubahan SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat.
2. Pengembangan Layanan Adminduk Digital dalam Genggaman.
3. Penyiapan DP4 dan DAK 2 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2024.
4. Penyiapan DP4 untuk Pilkada Serentak Tahun 2024.
5. Pendataan Adminduk Penyandang Disabilitas.
6. Pendataan Kemiskinan Ekstrim.
7. Penerapan Buku Pokok Pemakaman.

Baca Juga: Usai Diperiksa, Akhirnya Rossa Serahkan Bayaran Manggung DNA Pro Rp 172 Juta

Bersamaan dengan acara rakernas Dukcapil belajar, disampaikan juga surat moratorium ini kepada seluruh Kadis Dukcapil provinsi dan kab/kota untuk segera menyampaikan kepada Kepala Daerah (KDH) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

Perlu diketahui, kebijakan moratorium ini dimulai dari tanggal 7 April 2022 hingga 31 Desember 2022.

Moratorium ini dilakukan agar tidak ada penggantian kepala dinas dukcapil. Karena setiap kali ada penggantian kepala dinas, memerlukan penyesuaian kerja dan proses belajar yang cukup perlu waktu, sehingga bisa menghambat program strategis nasional.

Halaman:

Editor: Rustam Hallo Sultra

Sumber: kemendagri.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Terbitkan Keppres Cuti Bersama bagi ASN

Kamis, 28 April 2022 | 06:29 WIB
X