Pemerintah Keluarkan Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng Mulai 28 April 2022

HALLO SULTRA - Setelah sekian lama rakyat Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng, akhirnya pemerintah memutuskan kebijakan larangan melakukan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

Ini dilakukan untuk memenuhi ketersediaan minyak goreng dalam negeri Indonesia.

“Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers pada Jumat, 22 April 2022 secara virtual.

Baca Juga: Mulai Mei, Jamaah Haji dan Umrah Sudah Bisa Terbang Langsung dari Makassar ke Arab Saudi

Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di tanah air.

“Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” tandasnya.

Sebelumnya, akibat tingginya harga minyak goreng, pada awal April 2022 pemerintah memutuskan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat.

Baca Juga: Kejagung Sudah Tetapkan 4 Tersangka Kasus Minyak Goreng, 30 Saksi Sudah Diperiksa, 650 Dokumen Disita

“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” ujar Jokowi.

Bantuan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. Pemerintah memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300 ribu. ***